01
Apr
2011
Jalan Rusak Bikin Celaka
Ditulis oleh A. Choliq Baya
RADAR BANYUWANGI - sejakbeberapa bulan lalu, banyak jalan poros kecamatan, kabupaten, provinsi hingga jalan negara yang rusak. Kerusakan itu semakin bertambah parah sejak memasuki musim hujan. Ada yang aspalnya mengelupas, berlubang, ambles, hingga hancur berserakan. Bahkan, ada pula yang membentuk kubangan besar alias menjadi kolam mini. Isinya tak hanya air tapi sudah campur dengan lumpur.Kerusakan jalan di beberapa lokasi ini tidak hanya terjadi belakangan ini saja, tapi ada yang sudah bertahun-tahun. Warga masyarakat pun juga sudah banyak yang tidak sabar dengan lambatnya upaya pemerintah dalam memperbaiki jalan rusak ini. Saking dongkolnya, beberapa warga masyarakat ada yang berinisiatif menanami kubangan-kubangan jalan berlumpur itu dengan pohon pisang atau tanaman lain. Tujuannya, agar pemerintah segera memperbaiki, di samping agar tidak dilewati kendaraan besar yang semakin memperparah kerusakan jalan.n
Tak hanya itu, untuk menunjukkan kepedulian terhadap fasilitas umum dan untuk menyindir sikap pemerintah yang tidak kunjung turun tangan, ada warga yang bergotong royong memperbaiki jalan rusak itu. Karena beberapa aksi demo menuntut perbaikan jalan tidak digubris oleh pemerintah akhirnya warga ramai-ramai mengadakan kerja bakti memperbaiki jalan poros negara. Dananya selain dari iuran warga juga dimintakan kepada pengendara pemakai jalan yang lewat di jalan rusak itu. Kepedulian itu sebagaimana ditunjukkan warga daerah Jangkar Situbondo beberapa waktu lalu.
Banyaknya kondisi jalan yang rusak ini hampir merata di seluruh daerah. Tak terkecuali di daerah yang dapat julukan Sun Rise of Java; Banyuwangi. Sepanjang 360 kilometer dari 1.754 kilometer jalan di kabupaten terluas di Provinsi Jatim ini, rusak berat. Kerusakan berat ini ditandai dengan aspal jalan yang ambles dan berlubang dengan kedalaman tertentu yang dapat membahayakan pengguna jalan. Terbanyak berada di lima kecamatan, yaitu Tegaldlimo, Bangorejo, Pesanggaran, Purwoharjo, dan Siliragung.
Parahnya kerusakan jalan di wilayah Banyuwangi selatan ini juga memunculkan banyak kritikan dan kecaman. Selain beberapa kali gambar jalan-jalan yang rusak dan berlubang itu ditampilkan di media cetak Radar Banyuwangi, sebagian warga juga meng-up-load-nya di internet. Termasuk juga dipolemikkan di situs jejaring sosial facebook. Berbagai kritikan pedas dan tajam ditujukan kepada penguasa negeri Blambangan. Bahkan, ada yang mengait-ngaitkan dengan program kampanye maupun program 100 harinya bupati terpilih. Mereka mempertanyakan janji saat kampanye dan realisasinya?
Tak urung, kritikan-kritikan pedas yang cukup memerahkan telinga itu membuat Bupati Banyuwangi tak tahan untuk tidak menanggapi. Sebab, kritikan itu juga sudah ada yang bergeser kepada kecaman yang lebih bernuansa politis. Bupati Abdullah Azwar Anas pun berhadap-hadapan adu argumentasi dengan rakyatnya melalui facebook. Semakin ditanggapi, tentu semakin panjang ceritanya. Apalagi bila masing-masing pihak punya argumen sendiri-sendiri, seolah tak mau kalah dan ingin argumennya bisa diterima.
Meski situasinya panas dan saling mencari pembenar sendiri-sendiri, sesekali model ‘’dialogis’’ seperti itu memang harus ada. Sebab, belum tentu warga yang melakukan kritik itu bisa mengekspresikan langsung argumennya di hadapan bupati. Persoalannya, karena waktu dan kondisinya yang kurang memungkinkan atau bisa juga karena yang bersangkutan kurang punya nyali bila melontarkan langsung di hadapan bupati. Terutama karena berbagai faktor seperti tekanan psikologis maupun keterbatasan kemampuan beretorika.
Demikian pula dengan ‘’keberanian’’ bupati dalam menanggapi langsung kritikan pedas dari warganya juga patut diapresiasi. Sebab, tak banyak bupati yang punya nyali untuk menanggapi secara langsung kritikan yang dilontarkan kepadanya. Yang banyak terjadi, justru staf di bagian terkait yang diperintah untuk menjawab kritikan atau persoalan yang dilontarkan warganya. Semoga dialog ini bisa menjadi ‘’sambung rasa’’ untuk membantu memecahkan segala persoalan yang ada di Bumi Blambangan secara proporsional tanpa mengedepankan ego ‘’siapa saya’’.
Kembali pada pokok masalah jalan rusak, pemerintah memang tidak boleh lepas tangan. Apalagi, akibat kerusakan jalan itu juga menimbulkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Selama ini, para pemakai jalan yang celaka akibat jalan berlubang hingga menyebabkan nyawa melayang, hanya pasrah. Kejadian seperti itu lebih banyak dianggap sebagai suratan takdir. Padahal, para pemakai jalan ini seharusnya mendapat fasilitas jalan umum yang sangat memadai. Sebab, kendaraan yang dipakainya itu juga kena tarik pajak. Hasil pajak itu diantaranya digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Logoikanya, kalau masih ada jalan yang rusak dan menimbulkan celaka, maka yang bersangkutan bisa menuntut secara hukum kepada instansi yang bertugas mengelola jalan.
Di negara-negara maju, tuntutan hukum seperti itu sudah biasa. Bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang terluka atau meninggal dunia karena kecelakaan tunggal akibat jalan rusak atau berlubang? Juga akibat kejatuhan pohon yang tumbang di pinggir jalan? Termasuk akibat jalan gelap karena lampu penerangan jalan umum (PJU) padam? Padahal, setiap bulannya, semua pelanggan PLN kena tarikan pembayaran tambahan untuk membayar rekening PJU yang dikelola pemerintah daerah. Akankah pemerintah terus tutup mata terhadap para korban akibat buruknya pelayanan dan pemeliharaan fasilitas umum?
Saya yakin, terhadap pertanyaan di atas, jawaban dari pihak berwenang pasti, ‘’Akan kami upayakan.’’ Ditambahi dengan beberapa dalil seperti, ‘’Anggaran kita sangat terbatas, sedang jalan yang harus dipelihara dan diperbaiki sangat panjang. Jadi, mohon dimaklumi.’’ Dan, masih banyak lagi argumen klasik yang disodorkan untuk membela diri. Saya yakin, tidak akan ada pejabat eksekutif yang secara kesatria menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap para korban di atas. Kecuali kalau kecelakaannya menelan korban cukup banyak, biasanya muncul perhatian dengan memberi santunan ala kadarnya.
Meski demikian, saya yakin, pemerintah tidak akan membiarkan jalan-jalan yang sangat menunjang pergerakan perekonomian itu terus dibiarkan. Tahun ini pasti ada anggaran pembangunan untuk jalan-jalan yang rusak itu. Dan, saya yakin itu akan menjadi prioritas utama. Cuma berapa besarnya anggaran yang dialokasikan dan untuk daerah mana saja yang mendapat prioritas, hingga kini saya belum tahu. Yang pasti, dari beberapa paparan bupati yang pernah saya dengar, sempat terlontar prioritas perbaikan jalan terfokus pada jalan poros kecamatan dan kabupaten.
Kalau sekarang perbaikan jalan belum juga dimulai, memang secara prosedur belum bisa dilakukan terkait dengan birokrasi lelang proyek, pencairan anggaran dan tahapan-tahapan lain yang harus dilalui. Kondisi seperti ini yang masih banyak belum diketahui oleh kalangan grassroot. Apalagi, pengumuman lelang proyek perbaikan jalan terkadang tidak dilakukan secara transparan. Kalau seandainya segala bentuk proyek fisik dan non fisik yang jadi program pemerintah daerah bisa di-publish lewat media umum, pasti rakyat akan lebih termotivasi untuk membantu memberi masukan dan pengawasan. Termasuk apresiasi yang positif terhadap kinerja eksekutif.
Selain itu, dalam melakukan perbaikan jalan rusak, pemerintah hendaknya tidak tebang pilih. Seperti, lebih memprioritaskan memperbaiki jalan-jalan di basis pendukung yang telah menjadikan terpilihnya bupati sekarang. Itu hanya akan membuat rakyat yang bukan pendukung bupati terpilih menjadi apatis dan tidak simpatik. Perbaikan jalan hendaknya lebih banyak dilihat dari faktor urgensisitas yang paling banyak menunjang memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak. Selanjutnya, dari faktor yang paling ramai dilewati pemakai jalan. Kemudian, dari kondisi jalan yang tingkat kerusakannya paling parah.
Dengan terbatasnya anggaran, sudah sepatutnya perbaikan jalan rusak dilakukan dengan model parameter skala prioritas seperti di atas. Tentunya masalah ini juga jadi acuan para anggota dewan yang terhormat agar tidak hanya bisa ngotot minta anggaran pembangunan difokuskan di dapilnya saja. Semoga. ( Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya )

