RADAR BANYUWANGI - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajaran pemerintahannya terus merosot. Bahkan, tingkat kemerosotannya kali ini tergolong paling parah karena sudah bergerak turun menembus batas ‘’aman’’, yakni di bawah 50 persen. Data survei Indo Barometer sebagaimana dilansir Jawa Pos (16/5) mengungkapkan, kepuasan publik terhadap kinerja SBY pada Agustus 2009 masih 90,4 persen. Selanjutnya terjun bebas menjadi 74,5 persen pada Januari 2010 dan 50,9 persen pada Agustus 2010. Kini, pada bulan Mei 2011, tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintahan SBY merosot lagi menjadi 48,9 persen.

Mengetahui kondisi ini, salah seorang petinggi Partai Demokrat selaku pendukung utama pemerintah, meradang. Mereka menuding sejumlah kementerian kurang aktif mengomunikasikan program-program yang sudah dikerjakan pemerintah kepada publik. Terutama peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang seharusnya menjadi motor penggerak utama dalam menjalankan fungsi komunikasi, dinilai belum maksimal. Akibatnya, banyak program yang sudah dilakukan pemerintah tidak banyak diketahui publik.
Sejatinya, peran Kementerian Kominfo dalam membangun citra maupun mengomunikasikan program pemerintahan sangat vital. Peran itu di perusahaan atau di institusi pemerintah daerah tak jauh berbeda dengan yang dilakukan bagian humas. Mereka inilah yang bertugas menyosialisasikan program-program pembangunan pemerintah yang telah maupun akan dilakukan kepada publik. Termasuk menyosialisasikan produk yang telah dihasilkan atau kebijakan baru pemerintah.
Dalam era pemerintahan Orde Baru (Orba), peran kehumasan pemerintahan ditangani oleh Menteri Penerangan yang aktivitasnya cukup mendominasi. Bahkan, institusi ini bisa memberangus media massa yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Selain itu, di tingkat daerah juga masih ditunjang oleh yang namanya juru penerang (jupen). Mereka inilah yang bertugas menyosialisasikan dan mengomunikasikan program-program pemerintah ke masyarakat secara langsung. Bahkan, mereka juga dibekali dengan peralatan yang cukup memadai seperti mobil penerangan lengkap dengan audio dan proyektor untuk pemutaran film.
Mengingat perannya yang cukup dominan, maka menteri yang paling dikenal pada era  kabinet Orba adalah Menteri Penerangan. Khususnya saat kementerian ini dipimpin Harmoko, yang mantan wartawan. Karena seringnya muncul di media massa dan selalu menyosialisasikan program maupun kebijakan pemerintah dengan menyebut ‘’sesuai petunjuk Bapak Presiden’’, banyak rakyat muak. Bahkan, beberapa pihak berani memelesetkan nama Harmoko yang banyak omong demi memenuhi tugasnya itu menjadi ‘’hari-hari omong kosong’’.
Sekarang eranya sudah berbeda, yakni era informasi dan keterbukaan. Meski struktur lembaga dan bentuk komunikasi yang bisa dilakukan saat ini berbeda dengan era Orba, tapi kita bisa mengambil hikmah dari semangat tak kenal lelah yang ditunjukkan Harmoko. Bila personel humas tidak gesit, tidak memiliki motivasi dan inovasi dalam mengimplementasikan program-program pemerintah tentu ini bisa melemahkan kepercayaan publik.
Keberadaan humas memang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dan opini publik. Termasuk harus sejalan dengan tuntutan transparansi oleh masyarakat luas terhadap pelayanan pemerintah. Selama ini peran dan fungsi humas di lingkungan pemerintahan masih sangat terbatas dan belum optimal. Alasannya karena keterbatasan kemampuan SDM dari para pejabat humas itu sendiri dalam penguasaan substansi tugas dan peran. Di samping itu, kurangnya pejabat yang berkualifikasi kehumasan dari sisi pendidikan formal, serta masih terbatasnya pemahaman tentang arti dan fungsi dari humas itu sendiri.
Peran dan fungsi humas pemerintah selama ini masih kalah kelas bila dibandingkan dengan public relations organisasi bisnis atau kalangan dunia usaha lainnya. Karena itu, aparatur kehumasan pemerintah sebisa mungkin lebih mempkerluas wawasan. Termasuk, pemahaman dan pengetahuan di seputar dunia kehumasan agar kinerja dan profesionalisme tugas pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.
Dalam sebuah organisasi, khususnya di lingkup pemerintahan, humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka ‘win-win solutions’, antar berbagai stakeholders organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun citra dari instutusi pemerintah itu sendiri.
Selaku ‘’corong’’ pemerintah, bagian humas hendaknya tidak hanya bertugas mengkliping berita atau mengoordinasi para jurnalis untuk ikut kunjungan rombongan presiden atau kepala daerah ke lapangan. Tapi, bagaimana mereka juga bisa mengarahkan sekaligus menyiapkan materi berita yang layak untuk konsumsi publik. Sebab, tidak semua agenda kegiatan dan program pemerintah memiliki nilai jual bagi media.
Tapi, kalau program atau kegiatan pemerintahan itu dianggap memiliki momen dan nilai penting menurut kacamata pemerintah, tentu bisa dilakukan dengan cara memasang advertorial (iklan berita) di media. Hal ini juga bisa dilakukan oleh institusi lain di internal pemerintahan seperti kantor kementerian, biro, dinas, bagian, dan lain sebagainya. Salah satu tujuannya, agar masyarakat tahu apa saja program yang telah direalisasikan oleh pemerintah untuk rakyat. Mengingat, banyak masyarakat yang tidak tahu realisasi dari janji presiden atau kepala daerah seperti yang dilontarkan saat kampanye pemilihan presiden, gubernur, bupati maupun walikota.
Begitu pula dengan realisasi dari program-program yang telah dicanangkan atau disusun pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Kalau ini tidak disosialisasikan, tentu rakyat tidak tahu seperti apa arah dan langkah pemerintah dalam mengelola negara ini. Akibatnya, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan terobosan apapun dalam membangun negeri ini. Dampaknya, citra pemerintah merosot, tingkat kepercayaan publik ke pemerintah pun juga menurun.
Yang juga tak kalah penting, para staf humas juga harus dibekali dengan kemampuan menulis dan berkomunikasi. Tujuannya supaya bisa menyusun press release atau membuat materi advertorial yang press clear untuk media massa agar bisa sejalan dengan misi pemerintah. Terutama untuk media yang wartawannya tidak bisa mengikuti agenda kegiatan pemerintah karena lokasinya sangat jauh atau karena faktor lain. Perkara press release yang dikirim ke media massa itu nantinya dimuat atau tidak, itu urusan lain. Yang penting, tugas kehumasan telah dilaksanakan dengan baik.
Terkait dengan materi advertorial, memang harus digarap dengan tidak grusa-grusu dan tidak asal-asalan. Termasuk materinya juga harus yang benar-benar berkualitas, padat dan ‘’berisi’’, tidak sekedar menampilkan agenda kegiatan seremonial disertai foto-foto salon para petinggi pemerintahan. Hilangkan kesan formal dan ABS (asal bos senang). Sehingga, pembaca atau pemirsa tidak merasa jenuh dengan materi yang ditampilkan.
Salah satu contoh materi untuk kepentingan pencitraan pemerintah Banyuwangi yang bisa diangkat dan disebar ke publik adalah program perbaikan jalan. Hal ini untuk mengobati kekecewaan masyarakat akibat banyaknya jalan amburadul di daerahnya. Apalagi berita jalan rusak ini beberapa kali dikeluhkan warga di media massa. Kalau dalam APBD tahun ini ada anggaran untuk perbaikan jalan-jalan rusak itu, maka bagian humas harus bisa mengomunikasikan program perbaikan jalan itu.
Misalnya, berapa panjang jalan di Banyuwangi yang tergolong rusak berat dan rusak ringan? Dimana saja lokasi jalan rusak itu? Kemudian, pada tahun ini dengan kemampuan APBD yang sangat terbatas, jalan-jalan rusak di daerah mana saja yang mendapat prioritas perbaikan lebih dulu? Kenapa harus daerah itu yang perbaikannya didahulukan? Berapa anggaran yang dikucurkan untuk membangun jalan rusak itu? Humas harus bisa membuat rangkaian tulisan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas agar terlihat transparan dan bisa diapresiasi semua pihak.
Untuk mengetahui jawaban-jawaban di atas, tentunya humas bisa melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menjadi leading sector dari program perbaikan jalan. Termasuk juga mengakomodir pendapat para tokoh masyarakat, anggota DPRD, kepala DPU dan Bupati untuk mempertegas dan memperjelas komitmen pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan. Dengan mengomunikasi pelaksanaan program pemerintah yang sedang maupun sudah dikerjakan disertai dengan bukti nyata berupa foto, masyarakat akan menilai bahwa pemerintah atau kepala daerah benar-benar telah merealisasikan janjinya.
Selain itu, masih banyak program pembangunan lainnya yang bisa diangkat ke permukaan, termasuk berinovasi melakukan terobosan-terobosan baru dalam bentuk lain untuk meningkatkan citra dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dan, itu menjadi bidang garapan bagian humas untuk menyosialisasikan ke publik. Wallahu a’lam bissawab. ( Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya )